Menguatkan Faktor Pendukung Kebijakan Merdeka Belajar

Bagikan

oleh DS

Empat kebijakan pokok Merdeka Belajar Episode 1, yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan aturan baru Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi, berimplikasi besar pada penjaminan mutu peserta didik. 

 

“Penting adanya landasan hukum untuk menguatkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Misalnya pada wacana mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter di tahun 2021,” kata Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.Ed., Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

 

Untuk melaksanakan USBN sebagai pengganti UN, penting adanya panduan yang benar untuk memahami apa yang dimaksud AKM. ”Harus ada kejelasan teknik survei karakter dan termasuk pula panduan untuk soal literasi dan numerasi yang diberikan akan seperti apa,” kata Prof. Hufad ketika berbicara pada Seri Webinar Guru Berbagi edisi ketujuh, pada Kamis, 9 Juli 2020. Seri Webinar diselenggarakan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit. P3GTK), melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube, P3GTK Kemdikbud. 

 

Soal RPP, menurut Hufad, kondisi guru di lapangan harus menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penyederhanaan RPP. Sebab di beberapa daerah masih banyak terjadi ketimpangan. Guru perlu mendapat pelatihan berkelanjutan termasuk di dalamnya kerangka dalam menyusun RPP sesuai konsep Merdeka Belajar.

 

Ada ketentuan bahwa sekolah, KKG, MGMP, dan individu guru bebas bisa memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya dalam rangka keberhasilan belajar siswa. “RPP menjadi lebih sederhana, namun pada kenyataanya di lapangan guru masih kebingungan,” kata Hufad.

 

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Hufad melihat banyak guru masih menghadapi masalah administrasi lain yang tetap banyak. Seperti program tahunan, program semester, silabus, dan hal administrasi lain yang meliputi 32 jenis administrasi guru. “RPP hanya salah satu saja,” katanya.

 

Terkait kebijakan PPDB, Hufad meminta agar Pemerintah memiliki data jelas mengenai ketersediaan sekolah di setiap kecamatan. Menurutnya, banyak permasalahan muncul hari ini dalam PPDB disebabkan karena banyak siswa yang tidak bisa masuk dalam kategori mana pun karena tidak adanya sekolah yang sesuai jenjang  di wilayahnya.

 

Penjaminan Mutu Peserta Didik

 

Penjaminan mutu peserta didik, kata Hufad, erat kaitannya dengan satuan pendidikan dan penyelenggara, standar ketuntasan belajar minimal, pendidik, dan penerimaan peserta didik. Untuk itu, ketika program Merdeka Belajar dilaksanakan perlu ada penyesuaian baru agar pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik.

 

Mengenai satuan pendidikan dan penyelenggara Pendidikan, dalam kebijakan Merdeka Belajar, satuan pendidikan diharuskan memiliki kualitas yang baik di mana mutu lulusan diserahkan pada satuan pendidikan penyelenggara. Oleh karena itu, kualitas lulusan tergantung standar yang diterapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

 

Standar ketuntasan belajar minimal dalam Merdeka Belajar, penilaian yang biasanya menggunakan UN diganti menjadi AKM. Untuk itu, Hufad meminta agar sekolah melakukan peningkatan kualitas belajar yang berbasis pada AKM. 

 

Soal pendidik, menurut Hufad, dalam kebijakan Merdeka Belajar, kompetensi lulusan akan menggunakan standar internasional. Tolok ukurnya menggunakan penilaian yang dilakukan oleh Program For International Student Assessment (PISA) dan Trend International Mathematics and Science Study (TIMSS). “Oleh sebab itu, diperlukan kualitas guru agar kita bisa mengikuti standar yang baru ini,” tutur Hufad.

 

Dalam aspek penerimaan pesert didik, dengan adanya Merdeka Belajar, proses PPDB harus menggunakan asesmen untuk belajar. Tujuannya agar sekolah mengetahui kemampuan awal setiap peserta didik yang bisa digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan standar satuan pendidikan. “Tentu kita tidak mengabaikan faktor potensi dari setiap peserta didik,” tuturnya.

 

Pendukung Merdeka Belajar

 

Kebijakan Merdeka Belajar akan berjalan dengan baik, kualitas peserta didik terjamin, menurut  Hufad jika didukung guru yang mampu menggerakkan Merdeka Belajar. Sebagaiman pada minggu lalu Mendikbud telah mendeklarasikan guru penggerak sebagai bagian dari program Merdeka Belajar.

 

Sebagai penggerak, kata Hufad, ada lima peran yang harus dijalankan sebagai guru penggerak. Peran tersebut tersebut adalah: 1) Guru inovatif: harus mampu menyampaikan bahan ajar dengan posisi porsi dan waktu yang proporsional; 2) Guru kreatif: mampu merancang suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa; 3) Guru sebagai fasilitator: mampu menjadi fasilitator yang memfasilitai peserta didik dalam bertukar pikiran; 4) Guru sebagai katalisator: mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi anak didik; 5)  Guru sebagai motivator: mampu memotivasi agar peserta didik dpt belajar ragam sumber belajar.

 

Aspek pendukung lain adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, manajemen pusat dan daerah, serta peran orang tua dan masyarakat sebagai pilar lain yang harus dimiliki. Ditambah lingkungan sosial budaya yang kondusif yang didukung sarana prasana dan anggaran serta kurikulum yang sesuai standar. “Tak kalah pentingnya sekolah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi  komunikasi di dalam dunia pendidikan. Inilah yang harus menjadi konsen, tidak hanya bagi guru tetapi juga bagi pemangku jabatan lainnya,” Hufad menegaskan.

 

Masa pandemi harus dipandang guru sebagai sebuah peluang. Peluang bagaimana proses pembelajaran tanpa harus dilakukan dengan tatap muka. Tetapi bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang membuat proses pendidikan tetap berjalan meski dengan beragam konsekuensinya. Pandemi ini juga membuat peran orang tua di rumah berubah. Mereka menjadi guru di rumah. Mendampingi anak-anaknya belajar di rumah untuk mencapai tujuan pembelajaran. “Inilah faktor pendukung pendidikan,” kata Hufad.

 

Dengan adanya daya dukung  tersebut, harapannya siswa di negeri ini mampu menjadi lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi pribadi kreatif, inovatif dan mampu memecahkan persoalan yang terkait pada dirinya, lingkungan, dan kehidupan. “Tak kalah penting adalah bagaimana lulusan kita mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis dalam menanggapi keadaan. Siswa memiliki jiwa kewirausahaan dan membentuk siswa berkarakter santun atau berakhlak,” tutur Hufad.

Artikel Terkait