Pengendalian Mutu Peserta Didik di Era Merdeka Belajar

Bagikan

oleh DS

“Penting adanya landasan hukum untuk menguatkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Misalnya pada wacana mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter di tahun 2021,” kata Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.Ed., Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

 

Prof. Hufad mencermati bahwa empat kebijakan pokok Merdeka Belajar Episode 1, yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan aturan baru Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi, berimplikasi besar pada penjaminan mutu peserta didik. 

 

“Penting adanya landasan hukum untuk menguatkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Misalnya pada wacana mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter di tahun 2021,” kata Prof. Hufad ketika berbicara pada Seri Webinar Guru Berbagi jilid ketujuh, pada Kamis, 9 Juli 2020.

 

Seri Webinar Guru Berbagi diselenggarakan maraton sepanjang bulan Juli 2020 oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit. P3GTK). Webinar dilaksanakan setiap Senin hingga Kamis, melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube, P3GTK Kemdikbud. 

 

Seri keenam webinar mengangkat tema “Pengendalian Mutu Peserta Didik dalam Kerangka Merdeka Belajar”. Selain Prof Ahmad Hufad, pembicara lain yang dihadirkan adalah Ir. Jayeng Baskoro, M.Pd. (Kepala PP PAUD Dikmas Jawa Tengah), Dr. Tasim Setiabudi (Ketua Ikatan Penilik Indonesia). Diskusi dipandu Dr. Wining Widhiharti, S.Si, MSi. (Direktorat P3GTK) sebagai moderator.  

 

PENJAMINAN MUTU PESERTA DIDIK

 

Penjaminan mutu peserta didik, kata Hufad, erat kaitannya dengan satuan pendidikan dan penyelenggara, standar ketuntasan belajar minimal, pendidik, dan penerimaan peserta didik. Untuk itu, ketika program Merdeka Belajar dilaksanakan perlu ada penyesuaian baru agar pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik.

 

Mengenai satuan pendidikan dan penyelenggara Pendidikan, dalam kebijakan Merdeka Belajar, satuan pendidikan diharuskan memiliki kualitas yang baik di mana mutu lulusan diserahkan pada satuan pendidikan penyelenggara. Oleh karena itu, kualitas lulusan tergantung standar yang diterapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Lihat: Menguatkan Faktor Pendukung Kebijakan Merdeka Belajar. 

 

Pembicara kedua, Djajeng mengawali makalahnya dengan memilah-milah komponen input, proses, output, dan outcome pada layanan pendidikan nonformal. Inputnya terdiri dari kebijakan/Standart/Norma, standart Nasional Pendidikan, prosedur/proses seleksi. Proses pelayanan mengacu pada kurikulum, SDM, sarpras, keselarasan DUDI/kemandirian. Output yang diharapkan sesuai standar kompetensi lulusan, asesmen kompetensi minimal, dan memiliki keterampilan. Sedangkan outcomenya adalah lulusan berkarakter dan profesional

Untuk mengendalikan mutu pendidikan nonformal, perlu ada keberlanjutan proses penjaminan input, penjaminan proses, dan penjaminan hasil. Pada penjaminan input, sejumlah hal yang perlu diperhatikan adalah BOP/DAK, kompetensi GTK (kualifikasi, e-training), karakteristik wajib belajar, dukungan orangtua/masyarakat, dukungan pemerintah/DUDI, dan Dapodik.

Penjaminan proses memerlukan langkah-langkah penyesuaian kurikulum, kejelasan rencana pembelajaran, kontrak KBM (satuan Pendidikan dengan wajib belajar/orang tua), ketersediaan sarpras/TIK/internet, kemitraan/praktek kompetensi, ketepatan/variasi metode pembelajaran/blanded learning (scaffolding). “Perlu juga dukungan inovasi pembelajaran di era revolusi digital sesuai minat bakat peserta didik. Selain itu juga revitalisasi satuan pendidikan dan keberadaan teaching factory,” katanya.

 

Pada penjaminan hasil sejumlah komponen yang diperhatikan adalah standar kompetensi lulusan, asesmen kompetensi minimal, keselarasan kompetensi dengan dudi/kemandirian, pemenuhan kompetensi untuk melanjutkan pendidikan, serta penjaminan outcome: berkarakter dan profesional, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Lihat: Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Pendidikan Nonformal.

 

PENGENDALIAN MUTU

 

Tasim Setiabudi sebagai pembicara terakhir membahasa makalahnya dengan empat bagian, yakni: 1) implementasi pengendalian mutu dalam kerangka merdeka belajar; 2) subjek dan objek sasaran merdeka belajar; 3) Faktor pendukung/penghambat dalam implementasi merdeka belajar; dan 4) pelaksanaan Merdeka belajar dalam menghadapi masa new normal atau kenormalan baru?

 

Pelaksanaan pengendalian mutu dalam kerangka merdeka belajar yang harus dilakukan penilik, adalah melalui kegiatan pendampingan terhadap kepala lembaga dan guru/tutor/instruktur. “Pendampingannya mulai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pembimbingan, dan penyusunan pelaporan,” kata Tasim.

 

Ada banyak Faktor pendukung Merdeka Belajar. Di antaranya meliputi: 1) kesiapan sikap mental pendidik; 2) kemampuan pendidik yang handal; sarana dan prasarana yang lengkap; 3) perkembangan media teknologi yang semakin canggih; Kreatifitas guru dalam mengajar peserta didik; 4) lingkungan fisik yang mendukung seperti penerangan, kursi, meja belajar, sumber belajar dan alat belajar; 5) alat komunikasi/gadget, orang tua yang selalu siap standby menemani anak; 6) guru yang semakin kreatif dalam mengajar jarak jauh. Lihat: Merdeka Belajar Solusi Meraih Prestasi.

 

DARI PENDIDIKAN KARAKTER HINGGA TUGAS PENILIK

 

Pada sesi tanya jawab, yang mendapat kesempatan pertama adalah Siwa Sakti Palebur. Ia menanyakan solusi sederhana pembentukan karakter bangsa dan tantangannya di era merdeka belajar. Menurut Prof. Ahmad, peran pendidik adalah menjadi keteladanan, memberikan pemahaman, yang paling penting adalah perilaku menjadi contoh bagi murid-murid. “Kita bisa mencontoh falsafah yang disampaikan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara: ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Itu adalah cermin peran pendidik dalam pembentukan karakter,” katanya.

 

Pendidik menduduki posisi penting sebagai role model. Dalam konsep merdeka belajar, sebenarnya kalau mau flash back, berkaca pada konsep mengajar Ki Hajar Dewantara sudah diberikan. “Sebagai pendidik tinggal mereformulasi kondisi dan tantangan masyarakat sekarang, termasuk karakteristik siswa kita di era milenial,” katanya.  

 

Prof. Ahmad mencontohkan, peran pendidik memberikan keteladanan dalam keseharian. Selain itu juga didukung peran dan fungsi orangtua siswa sebagai pendidik utama. “Karakter tidak hanya diajarkan, tapi harus dibiasakan, atau habituasi. Mulailah dari hal kecil sampai hal besar. Pembiasaan anak sejak awal, mengacu nilai moral pada masyarakat, negara,” katanya.

 

Djajeng menambahkan, pertama, karakter anak dibentuk oleh setidak empat komponen, yakni orangtua, masyarakat, pendidikan, dan negara. Agar moral karakter baik, empat komponen pembentuknya harus baik.

 

“Kedua, harus ada perimbangan antara pemberian sanis dan pengasuhan karakter pada kurikulum. Berapa persen anak belajar mendapat pelajaran sanis, berapa persen pendidikan karakter. Jika tidak seimbang, moral karakter yang kurang bagus akan muncul,” katanya. Mestinya, ada tambahan layanan pengasuhan pendidikan karakter di sekolah agama agar terbentuk karakter.

 

Reky Blondeau Naibaho, SPd, guru SMP di Kabupaten Samosir, menanyakan contoh rubrik penilaian Asesmen Kompetensi Mininum untuk melihat kemampuan menalar dengan menggunakan literasi dan numerasi. Menurut Djajeng, kemampuan menalar, logika tidak bisa dengan soal pilihan ganda. Logika dapat diukur, kalau anak diberi tugas projek. Misalnya soal tentang kebakaran hutan. Guru menilai projek bagaimana ide untuk membantu tidak terjadi kebakaran hutan. Kekuatan para guru memahami keluasan dan kreativitas anak diperlukan, bukan hapalan,” katanya.

 

Prof. HUfad menambahkan, meningkatkan nalar anak tidak bisa dengan soal-soal seperti sekarang. Guru harus kreatif membangun, membaca konteks. Dalam teori psikologi, kemampuan nalar diberikan dari yang dari terendah ke tinggi. Dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, soal penalaran mengikuti perkembangan tingkat psikologi anak. “Soal-soalnya dapat bersifat kontekstual dan solve problem yang sesuai peserta didik. Sejak awal anak diajak mengembangkan kemampuan berpikir secara maksimal, dan merangsang kecerdasan,” katanya.

 

Sementara Riyantini Saryo mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan langsung pada webinar: implementasi tugas penilik dalam kegiatan perencanaan sampai evaluasi pada pembelajaran merdeka belajar. Menurut Prof. Hufad, di lingkungan Pendidikan nonformal sudah dikenal asas kebutuhan, perencanaan diawali analisis kebutuhan dan potensi lingkungan masyarakat. Biasanya, menurut pengalaman empirik para penilik, perencanaan diawali analisis kebutuhan dan potensi yang ada.

 

Perpaduan keduanya, analisis kebutuhan dan analisis potensi, menjadi program layanan pendidikan pada satuan pendidikan. Ada keberterimaan pendidik dan peserta didik sehingga disebut konsep perencanaan pembelajaran bersifat partisipatif.

 

“Sejak awal pendidik terlibat, sehingga ada concern dan bertanggung jawab. Apa yang diberikan pendidik juga merupakan bagian dari kebutuhan dirinya. Kebermutuan program selain standar, juga ditentukan oleh satisfaction, kepuasan peserta didik. Di kalangan pendidikan nonformal sudah dikenal sense of belongingness, rasa memiliki, bersamaan. Semua merasa puas,” kata Prof. Hufad.

 

Soal peran IPI, Prof. Hufad menambahkan, IPI sebagai organisasi profesi untuk keseistensi adalah berperan membina anggota. Sehingga IPI dapat berkontribusi kemajuan anggota. “IPI tidak hanya menaungi penilik, melainkan juga mengadovokasi, meningkatkan kompetensi, profesionalisme anggotanya. Itulah hakikat keberadaan organisasi profesi,” katanya.  

 

Tasim menambahkan tugas penilik dalam merdeka belajar sebagai pengendali mutu, memberikan support, arahan kepada lembaga, tutor, guru, instruktur pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. “Melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru tanpa tekanan kepada warga belajar,” kata Tasim.

 

 

Hasmawati, pengawas pada Dinas Pendidikan Makassar, menanyakan batasan kebebasan merdeka belajar. Menurut Djajeng, kebebasan berpikir tentunya tidak seperti keinginan sendiri, selalu ada norma kemerdekaan berpikir berdasarkan norma masyarakat, negara, juga agama. “Setiap guru bebas mengembangkan ide dan inovasi sesuai yang terjadi di lingkungannya. Selain norma, semua guru bebas mengembangkan ide dan inovasi agar pembelajaran benar-benar bermakna untuk peserta didik,” katanya.

 

Pada kondisi sekarang ada pembatasan pembelajaran di kelas. Padahal fakta sesungguhnya ada di luar kelas, luar sekolah. “Jadi pembelajaran tidak selalu harus di dalam kelas. Alam semesta ini luas. Apalagi di lingkungan Pendidikan nonformal. Peserta didik juga lebih banyak berada di luar kelas. Kemerdekaan terkait pembelajaran, bawalah peserta didik mengahdapi realita, agar peserta didik cukup pengalaman,” katanya.  

 

Menurtu Prof. Hufad, ada kaidah kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, yang sudah lama diketahui guru. Ada role of conduct, pertama, setiap pendidik diberi keluasan mengembankan semua potensi untuk mendukung proses pembelajaran. Kedua, riset menemukan yang baru untuk mendukung pembelajaran. Ketiga, kebebasan mengembangkan ilmu untuk masyarakat.

 

“Sementara kebebasan mimbar akademik dibolehkan menyampaikan apa yang diyakini secara akademik, dengan tata aturan tertentu. Sehingga menjadi sesuatu yang positif proses pembelajarannya. Merdeka Belajar, dengan kebebasan kedua hal tersebut, tentunya harus konstruktif, membangun peserta didik, bangsa negara ini,” kata Prof. Hufad.

Artikel Terkait