Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Pendidikan Nonformal

Bagikan

oleh DS

---“Bagi kami yang berkecimpung di dunia pendidikan nonformal kebijakan Merdeka Belajar adalah anugerah, karena banyak fleksibilitasnya,” kata Ir. Djajeng Baskoro, M.Pd, Kepala PP PAUD Dikmas Jawa Tengah, ketika berbicara pada Seri Webinar Guru Berbagi edisi ketujuh, pada Kamis, 9 Juli 2020. Seri Webinar diselenggarakan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit. P3GTK), melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube, P3GTK Kemdikbud.

 

Djajeng adalah pejabat yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan nonformal. Mengawali sebagai staf PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1990, Djajeng menjadi staf di Direktorat Pendidikan Masyarakat, ketika itu di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Djajeng melihat bahwa untuk melihat penjaminan mutu proses pembelajaran, harus memilah proses pelayanan pendidikan nonformal dari input, proses, output, dan outcome-nya.

 

Menurut Djajeng, input pendidikan terdiri dari kebijakan, standar pendidikan, dan prosedur yang digunakan seperti apa. GTK harus mengetahui standar nasional pendidikan sebagai hal yang sangat penting karena merupakan ukuran. Dengan adanya standar, guru yang tidak berkompeten tidak mungkin dijadikan menjadi pendidik. Aspek sarana dan prasarana pun harus memenuhi standar minimal.   “Jadi standar pendidikan nasional tetap digunakan sebagai referensi,” tuturnya.

 

Proses Pendidikan terdiri dari kurikulum, SDM, sarpras, dan keselarasan dengan DU/DI. Ia menjelaskan, di era Merdeka Belajar ini, kurikulum yang diterapkan  saat ini belum tentu cocok dengan masa yang akan datang karena tatanannya akan berbeda. Oleh karenanya perlu adanya penyesuaian dalam kurikulum yang akan dijalankan. Termasuk kelengkapan sumber daya pendidikan dan sarana prasarana SDM dan sarana yang sesuai. “Ketika era teknologi harus menggunakan teknologi,” ujarnya.

 

Output sekolah tetap harus melalui uji kompetensi. Oleh karena itu ketika menyebut sekolah erat kaitannya dengan belajar sehingga harus tetap diuji. Baik itu tingkat penyerapan materi, penguasaan, keterampilan dan sikap karakter. Pada pendidikan nonformal ada output kecakapan hidup yang dilihat. “Jadi tidak hanya sebatas IPA atau IPS,” ucap Djajeng.

 

Outcome Pendidikan terdiri dari kemampuan lulusan siswa harus berkarakter dan profesional. Bila lulusan belum berkarakter dan tidak menghargai profesi, artinya proses pembelajaran belum maksimal. “Outcome yang dihasilkan belum sesuai dengan apa yang diinginkan,” katanya.

 

PARADIGMA PENGENDALIAN MUTU

 

Untuk mengendalikan mutu pendidikan nonformal, perlu ada keberlanjutan proses penjaminan input, penjaminan proses, dan penjaminan hasil.

 

Penjaminan Input

Penjaminan input dapat dilihat dari sisi pencairan BOP/DAK, kompetensi GTK, Dapodik, karaktersitik warga belajarnya hingga dukungan orang tua dan masyarakat. Hal ini karena di era Merdeka Belajar seperti saat ini dukungan masyarakat dan pemerintah itu sangat penting. “Terutama dari pemerintah daerah,” Djajeng menambahkan.

 

Penjaminan Proses

Jaminan proses harus disesuaikan dengan era Merdeka Belajar. Mulai dari penyesuaian kurikulum, kejelasan rencana pembelajaran, kontrak pembeljajaran dengan satuan pendidikan dan orang tua. Di era Merdeka Belajar ini guru juga dituntut untuk memiliki  inovasi pembelajaran menggunakan teknologi digital yang sesuai dengan minat bakat peserta didik. Sehingga sekolah menjadi sebuah keniscayaan bagi sekolah untuk memiliki ketersediaan sarana prasarana terutama komputer dan internet.

 

Penjaminan Hasil

Dalam penjaminan hasil harus ada standar kompetensi lulusan harus ada pada setiap tahun. Djajeng mencontohkan, kalau ada siswa naik dari kelas satu ke kelas dua, itu artinya anak tersebut berkompeten di kelas sebelumnya. “Kompetensinya yang diukur. Kemampuan apa yang dimiliki setelah dia belajar,” ujarnya.

 

Kemudian terkait keselarasan kompetensi dengan DU/DI anak-anak diberikan pengalaman agar kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan dunia kerjanya. “Tidak  hanya kita buru sainsnya. Tetapi juga diburu kompetensinya menghadapi dunia kerja,” kata Djajeng.

 

Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sekolah harus menyesuaikan kompetensi siswa sesuai dengan kompetensi masuk ke perguruan tinggi sebab yang menguji adalah perguruan tinggi. “Kalau kita tidak siapkan untuk masuk perguruan tinggi, anak-anak tidak akan memadai,” Djajeng menjelaskan.

 

Sekolah juga harus menjamin agar anak-anak yang dihasilkan memiliki karakter dan profesional serta menjamin mereka mendapatkan pekerjaan yang layak agar terhindar dari kemiskinan. ”Sekolah harus memantau lulusannya, apakah menganggur atau miskin lagi,” tutur Djajeng.

Artikel Terkait