Menyiapkan Sistem Kenaikan Pangkat Daring

Bagikan

oleh DS

Webinar kali ini mengangkat tema “Kenaikan Pangkat Online”. Pembicara pertama adalah Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum  (Guru Besar Universitas Negeri Semarang). Pembicara lainnya adalah Putra Asga Elevri, M.Si (Direktorat GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus) dan Dra. Endang Rahayu Mudi Hastuti, M.Pd. (Pengawas SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali). Webinar dipandu Dr. Rita Dewi Suspalupi, SE, MAk. (Analis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, Direktorat P3GTK) sebagai moderator.

 

Gagasan Penilaian Kepangkatan Daring

 

Prof. Tri memaparkan makalah tentang kelebih dan kekurangan penilaian kepangkatan daring. Ia juga menawarkan langkah yang bisa segera dijalankan di masa pandemi ini. Kepangkatan online pengawas sekolah ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh institusi pembina. Pertama, menyiapkan pedoman penilaian kenaikan pangkat online.

 

“Tentu ini institusi pembina yang bertanggung jawab dibantu dengan teman-teman pengawas dan ahli untuk menyusun pedoman itu,” tutur Tri. Kedua, adanya sosialisasi pedoman yang dilakukan secara terus menerus melalui media berbasis digital. “Kita tidak perlu mengundang pengawas ke Jakarta, tidak perlu menerjunkan tim penilai ke berbagai daerah, tetapi bisa dilakukan secara masif per regional, bisa barat, tengah, timur,” ujarnya.

 

Ketiga, perlu adanya infrastruktur dalam menjalankan penilaian kenaikan pangkat pengawas, baik penilaian melalui daring maupun luring atau bahkan keduanya. “Andaikata penilaian online penuh, maka harus disiapkan sistemnya. Atau berkasnya diunggah secara online tapi menilainya secara offline,” tutur Tri memberikan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan dalam penilaian kenaikan pangkat pengawas ke depan.

 

Keempat, perlu adanya penyiapan tim penilai melalui penyegaran bimbingan teknis secara virtual. Tri menambahkan, kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepi antar sesama tim penilai dalam menghadapi masa pandemi ini.

 

Membangun Sistem PAK Pengawas Sekolah Secara Daring

 

Putra Asga memaparkan tentang Model Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Guru secara daring. Sejak 2017, DUPAK guru dikirimkan ke LPMP provinsi. Penilaian dilaksanakan di LPMP provinsi. Laman simpakguru.gtk.kemdikbud.go.id dipergunakan untuk pemrosesan data oleh tim sekretariat GTK dan sekretariat LPMP sesuai perannya masing-masing. Laman epak.gtk.kemdikbud.go.id dipergunakan guru melihat hasil penilaian DUPAK yang telah diajukan.

 

Mulai tahun 2020, persisnya sejak masa pandemi covid-19, penilaian DUPAK tidak dapat dilaksanakan secara konvensional. “Penilaian DUPAK guru sudah dilakukan secara daring untuk guru PNS golongan IV/b ke atas yang akan memasuki masa purna bakti dengan menggunakan media google form mulai Juni 2020. Sebelum sistem daring dibangun, kami punya keterbatasan sehingga ada masa transisi semi daring. Guru-guru yang belum akan purna tugas penilaian DUPAK masih kombinasi luring dan daring,” kata Putra Asga.

 

Pada Juli 2020, penilaian DUPAK guru secara luring dilakukan di Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan dapat melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh. “Untuk DUPAK pengawas belum bisa diminta daring, rasa-rasanya kami tidak tega jika bapak ibu pengawas yang sudah mengirimkan berkas, kami minta membuat lagi dalam bentuk digital.

 

Saat ini Direktorat tengah melakukan persiapan pengembangan aplikasi untuk penilaian DUPAK secara daring sepenuhnya. Selain itu juga melakukan persiapan model penilaian secara konvensional, daring (google form) maupun metode lainnya dengan tetap memperhatikan kondisi terkait pandemi di provinsi yang dituju.

 

Menyiapkan Berkas di E-Portofolio Pengawas Sekolah

 

Menurut Endang, dibutuhkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pengawas selama darurat Covid-19 untuk memastikan hak pengawas sekolah tetap mendapatkan layanan kenaikan pangkat. “Mengingat kondisi pandemi covid-19 belum kunjung berhenti perlu langkah Kemendikbud untuk mengadakan penyesuaian layanan PAK pengawas sekolah,” kata Endang.

 

Di era pandemi, pengusulan PAK pengawas sekolah sangat tepat dilakukan secara daring sebagai solusi paling efisien dan efektif. Pelaksanaannya bisa dimulai dari sekarang. Khusus masa pandemi, administrasi pengawasan sebaiknya disederhanakan dengan mengkonversi beberapa tugas pokok sesuai Panduan Pengawasan di Masa Pandemi Covis-19.

 

Jadi semua pogram dan laporan pengawas tidak harus sesuai dengan Permendikbud 143 Tahun 2014 tentang Juknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya,” kata Endang. Pada masa pandemi pengawasan menggunakan istilah pendampingan SHU yakni simpel, harmonis, dan unik, yang digagas Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI).

 

Bagi pengawas sekolah yang mengusulkan DUPAK Jawas dengan masa penilaian sebelum masa pandemi tetap sesuai dengan Juknis Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014. Sampai saat ini masih dilayani dengan pengajuan berkas DUPAK off line melalui PO BOX. Bagi pengawas sekolah yang mengusulkan pada masa pandemi dan setelahnya, administrasi pengawasan disesuaikan dengan kondisi dan diupayakan untuk pengajuan DUPAK daring.

 

Dalam DUPAK daring, pengusul menyiapkan berkas yang akan diunggah dalam web/laman, dengan ketentuan meliputi: a) wajib memiliki alamat email (Google mail/gmail; b) berkas yang diinput harus dalam bentuk pdf/jpg/jpeg (scan/foto dokumen asli), ukuran maksimal 10 Mb per file dan dapat terlihat dengan jelas.

 

Sebelum Web dari Kemendikbud dibuka semua dokumen pengawasan diunggah dulu dalam aplikasi e-Pengawas 5.0 atau e-Portofolio Pengawas. Yang pada saatnya akan link ke dalam Simtendik,” kata Endang.

 

Ragam Persoalan Angka Kredit

 

Di sesi tanya jawab, penanya pertama yang beruntung adalah  Iwan Sukma Nur Ichtiar, MPd, guru SMPN 2 Japara, Kabupaten Kuningan. Iwan menanyakan apakah sertifikat mengikuti webinar dapat dijadikan penilaian dan kenaikan pangkat.

 

Prof. Tri menjawab, sertifikat webinar bisa dijadikan penilaian angka kredit. Persoalannya tidak memenuhi syarat jika tidak ada surat tugas dari atasan. Jadi, meski mengikuti webinar dilakukan secara mandiri, harus meminta surat tugas dari atasan langsung. Untuk guru dapat masuk ke kegiatan kolektif dan harus membuat laporan kegiatan sehingga file nya dapat diunggah.

 

Penanya berikutnya adalah Sudarto yang meminta penjelasan alur kenaikan pangkat golongan IIIb ke IIIc secara daring. Pertanyaan senada juga disampaikan Hamrin, yang meminta penjelasan angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat IIIc ke IIId, yang menurutnya setiap Tim PAK daerah berbeda-beda.

 

Menurut Putra Asga, kewenangan pusat hanya menangani PAK dari IVb ke IVc, hingga ke IVe. Regulasi di pusat apakah akan disamakan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi, masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut. Sebab hal tersebut terkait kewenangan dan pembagian  penugasan. “Sementara kami di pusat belum mengatur PAK di bawah IVb. Harapannya semua ketentuan bisa sama dengan pusat, namun masih perlu proses lebih lanjut karena terkait dengan otonomi pemerintah kabupaten/kota,” kata Putra Asga.

 

Prof. Tri menambahkan, ketentuan angka kredit guru sudah diatur di buku 4 dan buku 5 dalam Permenag PAN RB Nomor 16 Tahun 2009. Jumlah angka kredit IIIc adalah 200, sementara angka kredit IIId 300. Sehingga angka kredit komulatif (AKK) yang dibutuhkan untuk naik pangkat IIIc ke IIId sebanyak 100. “Memerlukan 3 pengembangan diri, 6 publikasi ilmiah atau karya inovatif, dan 10 unsur penunjang,” kata Prof. Tri.

 

Endang juga menambahkan, untuk kenaikan pangkat guru, unsur utama memerlukan minimal 90%. Sisanya, unsur penunjangnya maksimal 10%. Sedangkan untuk kenaikan pangkat pengawas sekolah, unsur utama minimal berjumlah 80%, sedangkan unsur penunjangnya maksimal 20%.

 

Penanya daring disampaikan Maryam, Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat. Ia sebelumnya guru yang diangkat sebagai pengawas sekolah pada 2017. Ia pernah mengajukan DUPAK untuk kenaikan pangkat IVb ke IVc, saat menjadi guru (2012-2016). DUPAK tersebut belum ada jawaban hingga ia diangkat sebagai pengawas. Bagaimana pengusulan DUPAK berikutnya, apakah harus mengumpulkan kembali berkas DUPAK saat sebagai guru atau hanya saat sudah menjadi pengawas.

 

Menurut Endang, kenaikan pangkat dari IVb ke IV c cukup banyak kebutuhan angka kreditnya. Yakni dari 550 ke 700. “Jika angka kreditnya masih kisaran di 550, sebaiknya DUPAK yang diusulkan dua, yakni saat menjadi guru tahun 2012-2016 dan DUPAK saat sebagai pengawas sekolah. Namun jika angka kredit sudah mendekati 700, apalagi sudah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas, bisa langsung mengusulkan DUPAK saat sudah menjadi pengawas sekolah,” kata Endang.

Artikel Terkait